Dari Redaksi Terdapat 2 mekanisme utama perdagangan karbon yaitu mandatory atau wajib, diatur pemerintah/ ETS (Emissions Trading System) dan voluntary atau sukarela, didorong inisiatif
Perpres No. 110 Th. 2025: Penguatan Tata Kelola Perdagangan Karbon Mendukung Pembangunan Kehutanan
Perpres No. 110 Th. 2025: Penguatan Tata Kelola Perdagangan Karbon Mendukung Pembangunan Kehutanan Peraturan Presiden No. 110 Th. 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi
Benahi Tata Kelola Hutan di Tingkat Tapak : Kemenhut Bentuk 24 Balai Gakum dan Rekrut 21.000 Polhut
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) bergegas menata pengelolaan hutan di tingkat tapak menyusul bencana banjir dan longsor di Sumatera dan sejumlah daerah lainnya. Langkah awal akan
PENELITIAN AKSI UNTUK MEMANDIRIKAN KUPS
DARI REDAKSI Perhutanan Sosial (PS) adalah kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk memberi akses kepada masyarakat setempat terhadap sumberdaya hutan untuk mengurangi ketimpangan pengelolaan dan
MENGHINDARI TRAGEDY OF THE COMMONS
DARI REDAKSI Sumber daya hutan sering kali dianggap sebagai common property resources (CPR) atau sumber daya milik bersama karena karakteristik yang melekatnya, seperti (1)
HAK DAN PENGGUNAAN TANAH TIMBUL DI PESISIR MANGROVE
DARI REDAKSI Akar mangrove mempunyai fungsi dalam pembentukan daratan yaitu menjebak sedimen dan lumpur di antara akar-akarnya. Sifat akarnya yang rapat dan menjalar sehingga