Tantangan pengelolaan hutan di Jawa adalah masalah kependudukan, yang dewasa ini telah mencapai 151 juta jiwa (56%) dari penduduk Indonesia, yang memberikan tekanan teramat berat pada ekosistem hutan. Pada tahun 2020, dari kawasan hutan seluas 3,135 juta Ha hanya seluas 2,2 juta Ha (16% dari luas daratan) yang berpenutupan hutan. Permasalahan sosial mendominasi isu pengelolaan hutan di Jawa, sehingga peran ekonomi hutan dan peran ekosistem hutan sebagai penyangga kehidupan seolah terabaikan. Oleh karena itu isu peranan ekonomi hutan perlu diangkat, karena dampaknya sangat signifikan dalam menjaga ketahanan ekonomi dan lingkungan. Hutan Jati selain memiliki nilai ekonomi yang tinggi, juga berperan besar dalam mengurangi laju erosi tanah. Luas kelas perusahaan Jati seluruhnya di Jawa adalah sekitar 1,2 juta Ha, sedangkan luas tegakan Jati yang produktif dewasa ini sekitar 500.000 Ha pada areal yang dikelola oleh Perum Perhutani. Selain itu juga terdapat penanaman hutan Jati yang dilakukan di lahan masyarakat sebagai hutan rakyat yang digunakan untuk tabungan jangka panjang mereka.
Hutan Jati dapat berfungsi sebagai tabungan strategis karena pohon bukan hanya produk kayu melainkan juga merupakan pabrik yang menghasilkan produk (riap) hingga kayu dipungut hasilnya. Pada waktu ini pengembangan budi daya Jati sudah cukup maju, dengan ditemukannya bibit unggul Jati bahkan bibit Jati hasil rekayasa genetik. Namun demikian disamping peluang nilai ekonomi kayu Jati yang senantiasa meningkat setiap tahun, penanaman yang harus dilakukan dalam jumlah besar setiap tahun merupakan tantangan tersendiri. Selain masalah pendanaan, juga masalah bagaimana mengikutsertakan masyarakat desa di sekitar hutan dalam pengembangan hutan Jati di Jawa tersebut. Sebagaimana difahami bahwa pengelolaan hutan Jati di Jawa berbasis masyarakat merupakan paradigma yang sudah mengakar lama.