Category: Artikel

    Oleh: Putera Parthama (Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari tahun 2015-1018. Anggota Dewan Penguatan APHI (Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia) Mengacu Pasal 33 UUD 45, sumberdaya hutan jelas adalah asset dan harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  Tetapi dalam realita, sumberdaya hutan

Rencana Kementerian BUMN mendukung swasembada gula nasional mengancam luas kawasan hutan di Jawa yang dikelola Perum Perhutani. Masalahnya, program swasembada itu akan membuka akses 2,2 juta hektare (ha) kawasan hutan di Jawa untuk budidaya tebu melalui merger PT Perkebunan Nusantara

  Oleh: Bambang Edy P. (Rimbawan) Sejak tahun 2014 tepatnya tanggal 27 Oktober urusan kehutanan dan urusan lingkungan hidup digabung menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dipimpin oleh Menteri Siti Nurbaya politikus Partai Nasional Demokrat selama dua periode pemerintahan Presiden Joko

Kebijakan multiusaha kehutanan bertujuan mengoptimalisasikan pemanfaatan hutan, guna meningkatkan nilai ekonomi riil hutan pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung, melalui satu perizinan untuk beberapa usaha pemanfaatan hutan. Dengan kebijakan tersebut akan terjadi perubahan paradigma dalam pemanfaatan hutan yang memerlukan

Pemerintah dan dunia usaha perkayuan harus bersinergi untuk memecahkan persoalan rendahnya penyerapan industri kayu primer, terutama industri panel kayu (plywood) dan kayu olahan (woodworking). Salah satu persoalan mendesak adalah peremajaan mesin industri yang sudah berumur puluhan tahun guna meningkatkan efisiensi.