Sektor kehutanan menunggu komitmen serius dan kuat dari pemerintah untuk menjadikan biomassa tanaman hutan sebagai Bahan Bakar Nabati (BBN) berupa minyak non pangan (nonedible oil) guna membebaskan negeri ini dari ketergantungan pada bahan bakar fosil (BBM) yang ketersediaannya terbatas serta menepis dari tudingan deforestasi. Apalagi, sudah ada Nyamplung dan Malapari yang terbukti secara ilmiah dan potensinya melimpah, serta tersedia 12,2 juta hektar (ha) lahan kritis yang berpeluang bisa dihijaukan sebagai hutan tanaman energi. Hanya dibutuhkan keputusan politik yang konsisten berpihak sehingga Energi Terbarukan (ET) dari biomassa tanaman hutan bukan lagi sebuah ilusi.
Indonesia di atas kertas duduk di atas “ladang energi terbarukan” yang seharusnya mampu memerdekakan negeri ini dari ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Bahkan dua tanaman kehutanan, Nyamplung (Calophyllum inophyllum) dan Malapari (Pongamia pinatta) sudah lama terbukti secara ilmiah berpotensi sebagai biodiesel dan bioavtur. Namun, semua itu mentah dan dibiarkan, akibat tidak adanya dukungan pemerintah soal nilai keekonomian. Hal itu mengemuka dalam diskusi (webinar) yang digelar oleh Pusat Pengkajian Strategis Kehutanan (Puskashut), Yayasan Sarana Wana Jaya (YSWJ), di Wisma YSWJ Jakarta, Selasa (26/5/2026) dengan tema “Biomassa Tanaman Hutan Mendukung Transisi Energi : Sebuah Ilusi atau Realitas?”
Webinar kali ini, selain mengundang Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Kehutanan yang berhalangan hadir dan diwakili oleh Ade Mukadi, M.Si., Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kemenhut, — juga mengundang Prof. Dr. Ir. Budi Leksono, Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Togu Santoso Pardede, S.T., MIDS, Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas. Webinar ini dipandu oleh Ketua Puskashut, Dr. Ir. Harry Santoso, IPU selaku moderator.
Sejak awal diskusi, Ketua Umum YSWJ, Dr. Ir. Iman Santoso, MSc. sudah melontarkan kritik tajam. Dalam sambutan pembukaannya, dia menyinggung mandeknya akselerasi bioenergi di tanah air. Sektor energi terbarukan berbasis tanaman hutan tidak akan pernah bergerak maju selama pemerintah terus memanjakan sektor fosil.
“Selama ini kita merasakan seperti batubara dan lain sebagainya, itu terlalu banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan, sehingga sektor ini lebih menggiatkan eksploitasi fosil dibanding melakukan co-firing dengan bioenergi,” papar Iman.
Hal senada juga dilontarkan moderator Harry Santoso, mengingat Indonesia punya lahan luas dan banyak tanaman hutan penghasil bahan baku minyak yang tidak perlu bersaing dengan tanaman pangan. Sayangnya, pemerintah c/q Kementerian Kehutanan belum serius mengembangkannya secara nyata. “Padahal potensi alternatif BBN dari tanaman hutan untuk mendukung transisi energi ini sangatlah besar. Biomassa tanaman hutan, khususnya untuk bahan baku cair, melimpah seperti Nyamplung, Kemiri Sunan, Kepuh, Malapari, bahkan juga Mikroalga atau Fitoplankton. Sementara itu untuk mendukung produksi bioetanol, potensinya juga sangat luas, selain tanaman Tebu dan Aren, adalah Sagu, Sorghum, dan Ubi kayu” papar Harry.
Namun, semua itu mandek untuk dikembangkan sebagai BBN hanya gara-gara satu hal : harga keekonomian! Itu sudah dibuktikan saat pengembangan Jarak Pagar (Jatropha curcas) maupun Nyamplung sebagai biodiesel. “Harga keekonomian ini selalu menjadi kendala atau tantangan. Itu sebabnya, kuncinya adalah keberpihakan pemerintah dalam mendukung transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan (BBN) selain Sawit. Pertanyaannya, mengapa kalau dikaitkan dengan nilai keekonomian, selalu tidak akan menarik, karena pemerintah tidak mensubsidi pengembangan energi terbarukan namun sebaliknya terus memberikan subsidi untuk BBM fosil” tandas Harry.
Indonesia, seharusnya, kata Harry, meniru Brazil. “Dulu Brazil juga mengalami hal yang serupa, yakni soal harga keekonomian Tebu sebagai bahan baku bioetanol. Tetapi pemerintahnya memang benar-benar berpihak dan sejak sebelum tahun 1980an serius dan konsisten mengembangkan Tebu (80 %) sebagai bahan bioetanol, sehingga kini mereka sudah menikmati kemandirian energi dari bahan energi terbarukan (Tebu dan Jagung) tanpa ketergantungan pada energi fosil lagi,” paparnya.
Kurangnya dukungan pemerintah terhadap BBN biomassa tanaman hutan terbukti ketika tahun 2008-2009 kami ikut mengawal pengembangan Nyamplung di Badan Litbang Kehutanan harus dibandingkan dengan harga solar. Saat itu, kata Harry, nilai keekonomian Nyamplung adalah Rp.7.500/liter, sementara harga solar yang disubsidi Rp.4.000/liter. “Padahal, jika tanpa subsidi, harga solar Rp.9.000/liter ketika itu, jadi Nyamplung sebetulnya lebih ekonomis. Tapi kebijakan pemerintah saat itu belum benar-benar serius mengembangkan BBN selain Sawit, bahkan hingga kini” tandasnya.
Riset sejak 2008
Sejauh ini, Indonesia juga sudah memanfaatkan energi terbarukan dari kontribusi minyak Sawit (CPO). Bahkan, pemerintah terus menaikkan kewajiban pencampuran biodiesel dari B35, B40 dan siap menuju ke B50. Namun, pengembangan biodiesel Sawit kerap mendapat kritik dan kecaman terkait deforestasi akibat perkebunan Sawit serta persoalan etis perebutan lahan untuk pangan dengan BBN. Selain itu, biodiesel dari Sawit juga ada subsidi atau insentif biosolar yang disalurkan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Kondisi itu jauh berbeda dengan biomassa tanaman hutan. Padahal, BBN dari tanaman hutan punya keunggulan lahannya tak bersaing dengan tanaman pangan selain itu malahan dapat membantu menghijaukan lahan kritis. Bahkan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengaku riset mengenai Nyamplung dan Malapari sudah berlangsung lama, yakni sejak 2008. “Sejak tahun 2008, BRIN telah menginisiasi riset pengembangan generasi kedua dengan memanfaatkan bahan baku non-pangan (non-edible oil) demi menghindari isu global terkait konflik lahan pangan, masalah lingkungan, serta potensi penyakit yang muncul akibat penggunaan minyak pangan,” ujar peneliti BRIN, Prof. Dr. Ir. Budi Leksono.
Dua tanaman hutan yang diteliti dan dikembangkan adalah Nyamplung dan Malapari. “Berdasarkan hasil riset kami, potensi produksi buah dan rendemen minyak tanaman hutan ini sangat menjanjikan. Nyamplung, melalui tiga metode ekstraksi pelarut (solvent extraction), rendemen minyaknya bahkan mampu mencapai 80%, jauh lebih tinggi dibandingkan Kelapa Sawit yang berkisar antara 30% hingga 40%. Di Australia, Malapari saat ini dikembangkan secara masif untuk kebutuhan energi dan pangan melalui teknologi penghilang racun. Rendemen Malapari di sana mencapai 40%, sementara hasil riset kami di Indonesia menggunakan metode pelarut berhasil mencapai rendemen hingga 44%,” tutur Budi. Namun, tanaman hutan yang justru tumbuh di lahan-lahan kritis dan tidak bersaing dengan tanaman pangan, yang carbon footprint-nya lebih bersih, dan secara teknis sudah terbukti, masih berada di pinggiran kebijakan. Baru belakangan ini, ungkap Budi, ada kerjasama antara PT.Bioenergi dengan pembeli siaga (off-taker) dari Jepang dengan melakukan penanaman 2.000 ha di Kalimantan Tengah. Menurut Budi, bahan baku Nyamplung dan Malapari memang harus dari tanaman sendiri karena untuk memperoleh dari masyarakat atau dari alam, harganya sudah tidak layak.
“Dari perhitungan perusahaan yang kami dampingi di Kalteng, harga buah harus Rp1.000, sementara sekarang kalau kita manfaatkan hutan alam dan hutan tanaman yang ada di Jawa, harganya sudah Rp25.000 karena kita bersaing dengan industri kosmetik. Itu sebabnya, kami mulai menanam tahun ini,” papar Budi.
Agar perusahaan memperoleh keuntungan, Budi mengaku harga minyak mentah (crude oil) Nyamplung dan Malapari sekitar Rp6.000-Rp7.000/liter. Dari feasibility study perusahaan dan off-taker Jepang, setiap 2.000 Ha hutan tanaman Nyamplung perlu dibangun satu unit pabrik pengolahan minyak. 
Nyamplung dan Malapari, kata Budi, memang dua jenis tanaman hutan dengan sejumlah keunggulan. Sebagai tanaman asli Indonesia, Nyamplung berumur panjang hingga lebih dari 35 tahun dengan produktivitas buah mencapai 15-20 ton/ha/tahun. Dia juga non-pangan, rendemen tinggi, teknologi pengolahan siap, dan mendukung konsep zero-waste. Sementara Malapari unggul karena mampu tumbuh hingga ketinggian 1.200 mdpl, memiliki kemampuan fiksasi nitrogen dari udara karena termasuk legum, toleran terhadap lahan kering-salin, memiliki produktivitas mencapai 15 ton/ha, serta memiliki kadar asam lemak bebas (FFA) yang rendah sehingga dapat langsung masuk ke proses transesterifikasi tanpa de-gumming.
Sebagai spesies lokal non-pangan, Malapari dan Nyamplung jelas sangat diminati pasar global, seperti Uni Eropa dan Amerika, yang sangat sensitif terhadap isu Kelapa Sawit. Komoditas ini juga terbukti layak secara ekonomi. “Saat ini telah terbentuk kerjasama tim besar antara BRIN, UGM, dan mitra investor untuk mewujudkan kemandirian energi dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui standarisasi mutu yang ketat,” pungkas Budi.
Pelet Kayu
Akar masalah soal harga keekonomian ternyata tidak hanya dialami biomassa tanaman hutan dalam bentuk bahan baku cair. Untuk pelet kayu (wood pellet), yang juga tidak kalah melimpah, harga keekonomian menjadi batu sandungan terjadinya transisi energi secara masif. Baik pelet kayu dari pohon Acor, Kaliandra, Gamal, dan Lamtorogung, semuanya sulit bersaing dengan bahan bakar fosil maupun komoditas yang sudah mapan seperti minyak Sawit.
Padahal, Kemenhut sendiri sudah menyusun Tahapan Hilirisasi Pengolahan Kayu Wood Pellet untuk periode jangka panjang. Program ini memanfaatkan limbah industri kayu, serpihan kayu, serta sisa pemanenan hutan untuk diproses menjadi butiran energi hijau yang bernilai ekonomi. Target volume produksi dirancang meningkat secara bertahap. Mulai dari target awal periode 2023-2024 sebesar 150.000 ton/tahun, naik menjadi 300.000 ton/tahun pada 2025-2029, naik lagi ke 450.000 ton/tahun periode 2030-2034, dan ditargetkan mencapai kapasitas puncak sebesar 750.000 ton/tahun pada 2035-2038. “Melalui langkah bertahap ini, kita tidak hanya menekan volume limbah kayu di hutan, tetapi juga menyediakan energi alternatif substitusi batubara, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat portofolio ekspor hijau Indonesia,” papar Ade Mukadi, M.Si., Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kemenhut.
Perkembangan produksi wood pellet Indonesia selama 2021-2025 trennya juga meingkat sangat signifikan dari tahun ke tahun. “Kenaikan ini merefleksikan besarnya dukungan nyata sektor kehutanan terhadap transisi energi melalui kemudahan skema bisnis MUK di bawah payung hukum PBPH. Hingga tahun 2025, di Indonesia telah beroperasi sebanyak 49 unit industri wood pellet dengan total kapasitas terpasang mencapai 3,4 juta megagabit/tahun, dan rata-rata realisasi produksi tahunan sebesar 333.520 m3.
Ekspor wood pellet selama 2021-2025 juga mencatatkan pertumbuhan yang pesat, didorong oleh tingginya permintaan pasar internasional akan energi biomassa yang ramah lingkungan. “Jepang menjadi pasar tujuan utama terbesar dengan volume serapan mencapai 567 juta kg dan nilai ekonomi menembus 79 juta dolar AS. Pasar ekspor kini telah menjangkau kawasan Asia Timur, Timur Tengah, Eropa, hingga Amerika Serikat. Ini membuktikan bahwa wood pellet Indonesia memiliki daya saing global yang tinggi.
Hanya saja, dari hasil monitoring yang dilakukan, Ade mengaku ada kendala soal ketidakpastian pasok bahan baku yang kontinyu dari sektor hulu. Selain itu ada tantangan keekonomian dan finansial di sektor hilir akibat ketidakpastian geopolitik global, yang perlu diintervensi melalui kebijakan insentif fiskal khusus serta penyusunan skema kontrak multiyears berjaminan (off-taker agreement).
Masalah ketidakpastian pasok ini terjawab dalam penjelasan I.B. Putera Parthama dalam tanyajawab. Menurut mantan Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kemenhut ini, biomassa tanaman hutan memang sulit bersaing di pasar jika tidak ada keberpihakan pemerintah. “Industri wood pellet kita dulu sempat berjalan lumayan baik. Tapi semua itu terjadi karena mereka memanfaatkan bahan baku dari limbah industri kayu yang biaya produksinya sangat murah. Begitu pasokan limbah berkurang dan industri harus mulai menanam sendiri, nilai keekonomiannya langsung jatuh dan tidak berjalan lagi,” katanya.
Selain itu, potensi yang sangat besar itu hanya terjadi di atas kertas ketika PLN memasang tarif harga beli (feed-in) yang diluar hitungan investasi. “Ketika saya masih aktif menggerakkan program ini, kami berhasil menggalang sekitar 20 PBPH yang sudah menyatakan komitmen dan siap membangun hutan tanaman energi (HTE) untuk memasok kebutuhan pembangkit listrik. Namun, begitu skema tersebut dihadapkan pada regulasi harga beli PLN, program tersebut langsung mentok dan kembali ke titik nol karena Feed-in Tariff yang ditawarkan PLN tidak menutup biaya investasi para pengusaha.”
Kendala Harga dari PLN
Masalah ini juga diakui oleh Togu Pardede, S.T., MIDS, Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan Kementerian PPN/Bappenas. Menurutnya, tarif feed-in PLN tidak sesuai. “Memang Pak, PLN harganya tidak masuk,” tandasnya. Padahal, potensi biomassa tanaman hutan bukan sekadar komoditas hutan, melainkan sebagai tulang punggung ketahanan energi nasional masa depan.
“Saat ini, pemerintah sedang menyelaraskan target dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional dengan target transisi energi. Sektor kehutanan memiliki peran ganda: sebagai penyerap karbon (carbon sink) melalui program FOLU Net Sink 2030, sekaligus sebagai penyedia bahan baku energi hijau. Tantangannya adalah bagaimana memastikan rantai pasok dari hulu, yaitu dari lahan-lahan HTI (Hutan Tanaman Industri) maupun lahan masyarakat, dapat terserap oleh industri dengan harga yang kompetitif.
Dia juga memberi secercah harapan yang konstruktif: integrasi nilai ekonomi karbon (NEK) sebagai insentif bagi pengembang hutan energi. Logikanya sederhana namun kuat. Jika pohonpohon Nyamplung dan Malapari yang ditanam dihitung bukan hanya dari nilai biodiesel yang dihasilkan, tetapi juga dari kemampuannya menyerap karbon, maka nilai keekonomiannya secara keseluruhan bisa berubah drastis.
“Jika kita hanya mengandalkan penjualan biomassa untuk energi tanpa menghitung nilai karbonnya, mungkin secara keekonomian akan berat. Namun, dengan integrasi nilai karbon, pengembangan jenis-jenis seperti Nyamplung atau Malapari akan menjadi sangat atraktif bagi investor,” ujar Togu.
Ini bukan sekadar teori. Budi Leksono sendiri menyebutkan bahwa Nyamplung ditanam dengan cara tidak menebang pohon — buahnya dipetik sementara pohonnya tetap berdiri, terus menyerap karbon. Berbeda dengan pola industri kebanyakan, di sini antara produksi energi dan penyerapan karbon tidak saling mengorbankan satu sama lain.
Selain itu, Togu juga menilai pembangunan industri metanol dan etanol di Bojonegoro juga jadi langkah konkret. “Kita harus memastikan bahwa sektor kehutanan siap memasok bahan bakunya secara kontinyu. Jangan sampai industri sudah dibangun, tetapi bahan bakunya tidak stabil. Inilah pentingnya penguatan kelembagaan di tingkat tapak, baik melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) maupun Kelompok Perhutanan Sosial.”
Kesimpulan
Dari diskusi yang terjadi, Harry menyimpulkan bahwa keberpihakan pemerintah pada pengembangan biomassa tanaman hutan memang mutlak diperlukan, baik keberpihakan regulasi maupun finansial, dengan cara memberikan insentif dan subsidi secara konkret dalam pengembangan bahan bakar nabati (BBN).
“Pemerintah juga perlu memfasilitasi kolaborasi antara produsen dan pihak ketiga/swasta sebagai buyer dan off-taker. Belajar dari pengalaman masa lalu pada komoditas Jarak Pagar, di mana masyarakat masif menanam tetapi tidak ada off-taker-nya, sehingga berhenti di tengah jalan. Kedepan, pemerintah harus bertindak sebagai fasilitator yang mengawinkan antara pihak yang menanam dengan pihak yang akan menyerap/membeli hasil produksinya,” ujarnya.
Puskashut juga mencatat bahwa riset harus terus ditingkatkan. Salah satu terobosan yang bisa dilakukan adalah bersikap pragmatis dengan mengadopsi hasil riset atau teknologi dari negara lain (misal Australia) yang sudah berhasil, namun diaplikasikan pada spesies asli dalam negeri seperti Malapari, serta memuliakan klon-klon unggul yang sudah ada.
Dalam kesempatan itu, Puskashut juga menitip pesan kepada BRIN agar mengambil peran yang lebih aktif dan teknis dalam penelitian dan pengembangan tanaman hutan yang potensial untuk mendukung transisi energi. “Selain itu, juga agar menjaga dan memelihara koleksi klonklon unggul yang dulu dimiliki dan dikembangkan oleh para peneliti Badan Litbang Kehutanan agar tidak terlantar di lapangan. Hal ini penting mengingat Badan Litbang di Kementerian Kehutanan sudah tidak ada lagi,” pungkasnya.