Dalam proses bernegara, begitu banyaknya masalah publik yang harus segera diatasi. Mulai dari masalah yang paling sederhana sampai yang paling sulit untuk dipecahkan. Beragam masalah menerpa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) seperti tingginya impor pangan, hoax, kemiskinan sampai kepada besarnya peluang investasi asing diberbagai bidang menjadi suatu hal yang mesti dipikirkan bersama jalan keluarnya melalui sebuah kebijakan yang tepat. Merumuskan sebuah kebijakan publik merupakan “fungsi” penting dari sebuah pemerintahan, karenanya kemampuan dan pemahaman yang memadai dari para perumus kebijakan menjadi sangat penting bagi terwujudnya kebijakan publik yang cepat, tepat sasaran dan memadai. Hal ini tidak hanya menjadi tugas pemerintah saja, tetapi juga menjadi tugas keseluruhan masyarakat beserta berbagai kalangan demi terciptanya kedamaian dan kebersamaan dalam mewujudkan cita-cita Negara. Pemahaman yang mendalam mengenai sebuah kebijakan publik perlu dilakukan untuk seluruh pihak.
Dalam NKRI kekuasaan negara terbagi atas 3 (tiga) yaitu kekuasaan eksekutif (Presiden, Kepala Daerah, Menteri), kekuasaan legislatif (DPR, MPR, DPRD), dan kekuasaan yudikatif (MK, MA). Menurut Montesquie kemerdekaan hanya dapat terjamin jika ketiga fungsi negara tersebut berjalan secara bersama-sama. Berkolaborasi, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan implementasinya dengan tujuan untuk memaksimalkan kepentingan bersama yang bercirikan pemerintahan, negosiasi dan manajemen multi stakeholders dalam membangun negara. Semangat kolaborasi merupakan sebuah upaya penyatuan berbagai pihak untuk mencapai tujuan yang sama, sehingga membutuhkan keterlibatan multi aktor baik itu individu maupun organisasi yang saling membantu dalam mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.
Pemerintah sebagai aktor utama tidak dapat berdiri sendiri dan berjalan masing-masing dalam membangun sebuah negara. Lembaga negara akan melibatkan aktor non pemerintahan secara langsung dalam proses pengambilan keputusan kolektif untuk membuat dan menerapkan kebijakan publik yang telah disepakati bersama (deliberative). Ia harus melibatkan seluruh pihak (multi aktor) agar tujuan dan cita-cita negara dapat tercapai. Mewujudkan collaborative governance dalam proses kebijakan publik zaman now adalah sebuah keharusan, dimana hal ini akan mewujudkan seluruh kepentingan berbagai pihak, tentu kepentingan publik lah yang utama.
Sumber: https://banjarmasin.tribunnews.com/2018/12/20/membangun-semangat-kolaborasi-memahami-kebijakan-publik-zaman-now?page=2.